Perangkat Desa Telawah, Karangrayung Laporkan Dugaan Kecurangan Seleksi Perangkat Desa ke DPRD Grobogan

  • Whatsapp

kabargan.com – Seorang perangkat Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung bernama Chambali secara resmi melaporkan dugaan adanya kecurangan pengisian jabatan perangkat desa. Laporan tertanggal 31 Mei itu, ditujukan kepada DPRD Grobogan dengan tembusan bupati, sekda, serta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Grobogan.

Dia mengklaim memiliki rekaman bukti wawancara dengan salah satu calon perangkat desa di Desa Telawah. Perangkat itu, mengaku terjadi tindakan penyuapan kepada Kepala Desa Telawah Imam Budiawan. Rekaman wawancara yang dimaksud itu, dengan salah satu calon perangkat desa Nur Khamit.

Bacaan Lainnya

Dia pun meminta agar seleksi perangkat desa di desanya ditangguhkan atau dibatalkan. Jika tetap dilanjut, harus dilaksanakan dengan pihak penyelenggara dan tim pengawas pengisian perangkat yang benar-benar independen.

”Jadi, tidak memangkas atau merugikan seluruh calon perangkat desa lain. Kami harapkan calon lain mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi perangkat desa secara fair, transparan, jurdil (jujur dan adil), dan bebas KKN,” tegas Chambali.

Ketua Komisi A DPRD Grobogan Musyafa tak bersedia komentar banyak saat ditanya terkait laporan ini. Dia menyatakan baru akan menindaklanjuti laporan tersebut hari ini. ”Maaf, besok (hari ini, Red) akan kami tindaklanjuti di Komisi A. Suwun,” tuturnya singkat.

Kepala Dinpermades Grobogan Sanyoto mengaku belum mengetahui laporan tersebut. Sebab, Senin (31/5) lalu saat laporan disampaikan, dia tidak berada di kantor. Sedangkan kemarin hari libur.

”Kalau mendengar ya dengar, tapi saya belum tahu. Belum mendapat laporan. Senin (31/5) saya tidak berada di kantor. Terus hari ini (kemarin, Red) kan libur,” katanya.

Dia mengatakan, proses seleksi perangkat desa jika terbukti ada curang bisa dibatalkan. Namun, dia enggan menjabarkan minimal bukti yang dimaksud. Dia hanya menyatakan, pembatalan seleksi perangkat desa bisa dilakukan, apabila terbukti ada kecurangan dan terdapat kekuatan hukum tetap terhadap kepada para pelaku.

Untuk diketahui, sebelumnya Chambali juga sudah melaporkan dugaan kecurangan pengisian perangkat desa dengan ”mahar” Rp 200 juta hingga RP 300 juta itu via LaporGanjar. Namun, laporan itu dikembalikan ke Dinpermades dan hanya ditanggapi normatif. Karena itulah, Chambali melaporkan secara resmi ke DPRD Grobogan. 

Pos terkait